Penjelasan Mengapa Koruptor Tidak di Hukum Mati di Indonesia

Karena berbagai alasan, hukuman mati untuk koruptor di Indonesia belum pernah dijalankan meskipun Undang-Undang memungkinkannya.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena tingkat korupsinya yang masih tinggi. Hukuman ini secara mengejutkan menetapkan hukuman mati bagi koruptor dalam "keadaan tertentu", tetapi hukuman mati belum pernah diterapkan dalam kasus korupsi. Mengapa hal ini terjadi?

Jawabannya rumit dan melibatkan banyak variabel yang saling berhubungan. Karena banyak pertimbangan hukum, moral, dan politik yang kompleks, hukuman mati untuk koruptor tidak ada. Artikel ini akan membahas secara menyeluruh alasan di balik fenomena ini.

Perlu dipahami bahwa penerapan undang-undang di Indonesia tidak hanya membaca pasal undang-undang. Penegakan hukum dipengaruhi oleh sejumlah variabel, mulai dari interpretasi hukum hingga tekanan politik. Kasus korupsi, karena kompleksitas dan konsekuensi yang luasnya, lebih sensitif terhadap berbagai pertimbangan.

Sistem Peradilan dan Hak Asasi Manusia (HAM) Belum Sempurna

Komitmen Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia adalah salah satu alasan utama mengapa hukuman mati tidak diterapkan pada koruptor. Hak untuk hidup yang dijamin oleh konstitusi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dianggap bertentangan dengan hukuman mati. Komite Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga internasional seperti Amnesty International selalu menentang hukuman mati, termasuk untuk kejahatan korupsi.

Selain itu, sistem peradilan Indonesia masih kekurangan. Potensi kesalahan dalam proses hukum sangat diperhatikan. Dalam sistem yang belum sempurna, hukuman mati berisiko menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Tidak diragukan lagi, hal ini akan menimbulkan masalah etika dan hukum yang lebih besar.

Selain itu, kelemahan sistem peradilan juga memungkinkan intervensi politik dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengganggu proses hukum, yang dapat menyebabkan penegakan hukum tidak adil dan tidak objektif.

Ketidakjelasan tentang bagaimana "Keadaan Tertentu" didefinisikan dan seberapa efektif hukuman mati

Tidak ada definisi yang jelas untuk "keadaan tertentu" yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jaksa ragu untuk menuntut hukuman mati karena ketidakjelasan ini karena mereka takut dituduh melakukan penafsiran yang salah dan menghadapi tuntutan hukum.

Terlepas dari dukungan publik yang kuat untuk hukuman mati sebagai efek jera, belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa hukuman mati efektif dalam menghentikan korupsi. Di banyak negara yang menerapkan hukuman mati untuk koruptor, tingkat korupsi masih tinggi. Dianggap lebih efektif untuk berkonsentrasi pada pencegahan korupsi melalui reformasi sistemik dan penegakan hukum yang lebih baik.

Studi komparatif menunjukkan bahwa negara-negara yang mengandalkan hukuman mati dan memiliki sistem peradilan yang kuat dan transparan melawan korupsi lebih baik daripada negara-negara yang menggunakan hukuman mati.

Faktor Politik dan Alternatif Hukuman

Politik sering memengaruhi keputusan hukuman mati. Pejabat tinggi yang terlibat dalam korupsi mungkin memiliki kekuatan politik yang cukup untuk melindungi mereka dari hukuman mati. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan memiliki kekuatan yang tidak seimbang.

Hukuman penjara yang panjang, pencabutan aset, dan restitusi dianggap lebih efektif dan sesuai dengan prinsip HAM karena dapat memberikan efek jera dan sekaligus mengembalikan kerugian negara.

Selain itu, hukuman alternatif memungkinkan terpidana menjalani proses rehabilitasi untuk kembali berintegrasi ke masyarakat setelah menjalani hukuman.

Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara teknis memungkinkan hukuman mati, beberapa hal, seperti komitmen terhadap hak asasi manusia, kelemahan sistem peradilan, pertimbangan politik, dan efektivitas hukuman, telah menghambat pelaksanaannya.

Meskipun berbagai kelompok memiliki perspektif yang berbeda tentang hukuman mati untuk koruptor, fokus pada reformasi sistemik dan penegakan hukum yang lebih baik tampaknya merupakan metode yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk memerangi korupsi di Indonesia.

Perspektif Hukum Internasional

Hukuman internasional tidak secara eksplisit melarang atau mewajibkan hukuman mati bagi koruptor. Namun, di seluruh dunia, hukuman mati dianggap melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup.

Banyak kelompok hak asasi manusia internasional, seperti Amnesty International, menentang hukuman mati dalam segala bentuk, termasuk untuk korupsi. Selain itu, sejumlah studi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara hukuman mati dan tindak pidana kriminal.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik adalah salah satu konvensi internasional yang mengatur penggunaan hukuman mati.

Konvensi ini menetapkan bahwa hukuman mati hanya boleh dijatuhkan untuk kejahatan yang paling serius, sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan.

Ada perbedaan pendapat tentang apa yang dianggap sebagai "kejahatan yang paling serius", dan korupsi tidak selalu dianggap sebagai salah satu dari kategori tersebut.

Bagaimana setiap negara menerapkan hukuman mati terhadap koruptor sangat beragam.

China dan negara lain menerapkan hukuman mati dalam kasus korupsi.

Namun, sebagian besar negara di seluruh dunia tidak lagi menerapkan hukuman mati untuk kasus korupsi atau telah menghapusnya sama sekali.

Dalam konteks hukum internasional, penerapan hukuman mati harus sesuai dengan hak asasi manusia dan hukum pidana internasional.

Hukuman mati harus dilakukan secara adil dan terbuka, dengan proses hukum yang layak dijamin.

Kejahatan yang Berpotensi Menghukum Mati

Untuk beberapa jenis kejahatan yang dianggap berat, hukuman mati masih berlaku di Indonesia. Berikut adalah beberapa di antaranya:

Tindak Pidana Narkotika

Hukuman mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan peredaran narkotika dalam jumlah besar.

Tindak Pidana Terorisme:

Pelaku tindak pidana terorisme yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dapat dijatuhi hukuman mati.

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana:

Pembunuhan berencana, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan matang, dapat diancam dengan hukuman mati.

Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu:

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati dapat dijatuhkan bagi pelaku korupsi yang melakukan tindakannya dalam keadaan tertentu, seperti: 

• Pada saat negara dalam keadaan bahaya.
• Pada saat terjadi bencana alam nasional.
• Pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara:

Tindak pidana yang mengancam keamanan negara, seperti pemberontakan, juga dapat diancam dengan hukuman mati.